Penundaan pembangunan infrastruktur akan mengakibatkan mahalnya anggaran yang diperlukan untuk membangun infrastruktur tersebut. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan ruas tol Jombang-Mojokerto di Jalan Tol Seksi II Jombang-Mojokerto Barat, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Minggu, 10 September 2017.
Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta adalah contoh tingginya biaya pembangunan yang diperlukan karena tertundanya proyek tersebut. Seandainya pembangunan MRT dimulai 26 tahun yang lalu, harga tanah masih berada di kisaran Rp2 juta - Rp5 juta setiap meternya, sedangkan saat ini pembebasan tanah di Jakarta berada di kisaran Rp80 juta - Rp200 juta setiap meternya.
"Coba dibayangkan, itu biaya per meter, betapa mahalnya jika ditunda-tunda terus yang namanya pembangunan infrastruktur," kata Presiden.
Apalagi infrastruktur menjadi salah satu kunci sebuah negara untuk memenangkan persaingan. Ketersediaan infrastruktur diyakini akan menurunkan biaya logistik suatu negara dan memudahkan persaingan dengan negara lain.
Sebagai gambaran biaya logistik yang merupakan biaya mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu provinsi ke peovinsi lain di Indonesia 2,5 kali lebih mahal dibanding Singapura dan Malaysia.
"Jika biaya itu mahal, artinya yang menjadi beban masyarakat itu mahal, larinya ke sana. Oleh sebab itu, konektivitas seperti ini sangat diperlukan sekali," ucap Kepala Negara.
Menyadari hal tersebut, Presiden menyatakan tidak akan menunda lagi pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Oleh karenanya, saat diberitahu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa ruas tol Kertosono-Mojokerto seksi II-seksi III telah siap diresmikan, Presiden sangat menyambut baik kabar tersebut.
"Alhamdulillah, minggu-minggu (hari Minggu) saya datang saja, agar bsa cepat dipakai masyarakat. Setelah ini akan ada tiga lagi. Mungkin sebulan, dua bulan ini, buka jadi, buka jadi, jangan diundur-undur" kata Presiden.
Presiden menyadari untuk menjangkau sebuah daerah di Indonesia terkadang tidaklah mudah karena begitu luas wilayahnya. "Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Saya saja yang Presiden saja merasakan susahnya menjangkau sebuah daerah, apalagi masyarakat. Saya bsa membayangkan," ujarnya.
Oleh karenanya, Presiden mengingatkan pentingnya kecepatan dalam pembangunan infrastruktur.
Sebelumnya, Bupati Mojokerto menyatakan bahwa pembangunan jalan tol ruas Mojokerto-Kertosono seharusnya sudah selesai sejak tahun 1996.
“Pak ini dari 1996, mundar-mundur, mundar-mundur, tidak rampung-rampung. Jika sudah seperti ini, mobil-mobil pindah ke sini, truk kontainer bisa pindah, jalannya sudah bisa digunakan masyarakat. Tidak ada kemacetan terutama di jalan-jalan lingkar luar kota,” ucap Presiden menyampaikan apa yang diucapkan Bupati Mojokerto kepada dirinya.
Untuk diketahui, ruas tol Jombang-Mojokerto yang diresmikan Presiden sejauh 24,9 km tersebut meliputi Jombang-Mojokerto Barat Seksi 2 sepanjang 19,9 km dan Mojokerto Barat-Mojokerto Seksi 3 sepanjang 5,0 km.
Sedangkan total ruas tol Kertosono-Mojokerto adalah 40,5 km. Seksi 1 antara Bandar-Jombang telah diresmikan pada 2014 lalu dan Seksi 4 diharapkan selesai pada Oktober 2017.
Presiden pun berpesan agar manfaat jalan tol Kertosono-Mojokerto dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya ingatkan ke Pemda dan pengguna jalan tol agar ikut memastikan jalan tol Kertosono-Mojokerto dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara langsung,” tuturnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Mojokerto, 10 September 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin