Presiden Joko Widodo menjelaskan sejumlah langkah yang akan dijalankan pemerintah untuk mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan pada anak (stunting) di lingkungan masyarakat. Salah satu langkah yang akan diambil ialah dengan lebih memfokuskan program pemberian makanan tambahan di daerah-daerah yang memiliki angka stunting yang tinggi.
"Sebetulnya ini sudah dimulai dari tiga tahun lalu dengan pemberian makanan tambahan. Untuk tahun ini kita akan lebih menyasar dan fokus. Tahun ini kita akan fokus kepada desa-desa yang sudah kita tentukan. Tidak semuanya. Kita hanya fokus kepada 100 kabupaten dan kota," kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 6 April 2018.
Nantinya, program tersebut akan turut melibatkan PKK dan Posyandu daerah setempat untuk menggencarkan sosialisasi pola hidup sehat dan menambah asupan makanan yang diberikan melalui program pemberian makanan tambahan yang dijalankan pemerintah pusat.
"Nanti akan kerja sama dengan PKK dan Posyandu untuk pemberian makanan tambahan baik berupa telur, ikan, kacang hijau, susu, juga tambahan biskuit seperti kemarin. Intinya makanan lokal akan lebih didahulukan," ungkapnya.
Selain itu, program padat karya tunai sebagiannya juga akan diarahkan untuk menangani perbaikan gizi anak di daerah-daerah yang menjadi fokus perhatian. Dengan itu diharapkan kondisi lingkungan dan kesehatan di daerah-daerah terfokus dapat ditingkatkan untuk mencegah stunting sejak dini.
"Karena stunting ini bukan hanya masalah makanan, tapi juga berkaitan dengan kesehatan lingkungan baik sanitasi, infrastruktur air bersih, semuanya. Ini sebuah kerja yang harusnya sangat terintegrasi," tandasnya.
Untuk diketahui, Kamis kemarin, 5 April 2018, Presiden Joko Widodo dan jajaran terkait telah membahas penanganan stunting secara khusus dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden meminta rencana aksi yang lebih terpadu dan memiliki dampak yang lebih konkret mulai dari intervensi pada pola makan, pola asuh, dan juga yang berkaitan dengan sanitasi untuk menangani permasalahan stunting ini.
Bogor, 6 April 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin