"Kita tahu bahwa dalam tiga tahun terakhir, pemerintah bukan hanya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, baik bandara, pelabuhan, bendungan, listrik, dan jalan di seluruh pelosok Tanah Air. Tapi pemerintah juga melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat," kata Presiden di Kantor Presiden mengawali arahannya.
Tahun ini, Kepala Negara telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengejar target penyediaan perumahan bagi rakyat. Percepatan dan kejar target yang akan dilakukan pemerintah itu diharapkan akan mampu mengurangi backlog rumah yang hingga saat ini telah mencapai 11,4 juta unit.
Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri juga mendapat perhatian dari pemerintah. Presiden meminta jajarannya untuk memperhatikan kebutuhan perumahan yang layak bagi para abdi negara itu.
"Saat ini berdasarkan laporan yang saya terima terdapat 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu anggota Polri yang belum memiliki rumah yang bersifat permanen. Untuk itu, ratas sore ini saya juga mengundang ketua Dewan Komisioner OJK, Dirut Bank-Bank BUMN, Dirut Bank DKI, dan Bank Jabar, ASABRI, serta Taspen untuk membicarakan langkah-langkah terobosan dari sisi pembiayaan," ucapnya.
Pemerintah tentunya berharap akan muncul tambahan alternatif pembiayaan pembangunan perumahan di luar skema pembiayaan yang telah ada. Dengan itu diharapkan kebutuhan masyarakat dan para abdi negara akan tempat tinggal yang layak dapat segera terpenuhi.
"Saya berharap penyediaan perumahan bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri bisa dipercepat sehingga mereka bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya, semakin konsentrasi dalam bekerja, serta mendorong efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi negara kita," tandasnya.
Jakarta, 16 April 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin