Masyarakat di Koto Panjang menyampaikan keluhan mengenai harga karet yang sangat murah beberapa tahun terakhir. Harga karet saat ini hanya Rp. 6000/kg dimana dengan harga segitu petani tidak mendapatkan untung dalam pengelolaan tanaman. Chandri tokoh masyarakat setempat mengatakan petani lebih memilih menelantarkan kebun karet ketimbang mengurus namun tak mendapatkan keuntungan. “ kami berharap harga karet minimal Rp.10.000/kg sehingga kami mendapatkan keuntungan”, kata Chandri.
Aspirasi lain yang disampaikan masyarakat adalah minimnya perhatian pemerintah maupun politisi terhadap kesulitan masyarakat. Tahun 2017 lalu masyarakat ditimpa musibah banjir yang melanda banyak rumah serta juga longsor. “ perhatian pemerintah minim sekali dan kami tidak mendapatkan bantuan untuk kembali memperbaiki rumah yang rusak”, kata Hj. Nurlayas yang rumahnya roboh ditimpa tanah longsor.
“ Saat banjir tersebut Mensteri Sosial pernah menjanjikan akan memberikan bantuan sejumlah Rp. 20.000/orang selama 10 hari namun hingga kini janji tersbeut belum terlaksana “, lanjut Hj. Nurlayas. Masyarakat berharap pemerintah dan pejabat publik dapat memperhatikan kebutuhan warga terutama ketika ditimpa musibah.
Sementara itu dalam pertemuan di Tanjung Balik Kenagarian Rimbo Data, masyarakat banyak mengeluhkan mengenai pembagian bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dirasa masih belum tepat sasaran. Masih banyak masyarakat yang tergolong mampu namun mendapatkan bantuan sosial namun sebaliknya masyarakat yang tergolong tidak mampu malah tidak mendapatkan. Masyarakat berharap pemerintah dapat memperbaharui pendataan masyarakat sehingga bantuan sosial yang disalurkan dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
Masyarakat memberikan aspirasi terhadap program pemerintah yang memberikan dana desa langsung ke Nagari-nagari di Sumatera Barat. Ombak Oyon mengatakan dana desa memberikan keleluasaaan kepada masyarakat untuk membangun sesuai kebutuhan masyarakat. “ kami merasa senang sekali dengan adanya dana desa dan semoga pemerintah dapat meningkatkan jumlah anggaran dari tahun ke tahun”, kata ombak Oyon.
Selain itu masyarakat juga mengharapkan pemerintah daerah dapat mengawasi pemakaian dana desa terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Masyarakat berharap dengan pengawasan yang melekat dapat diantisipasi penurunan kualitas proyek yang apabila terjadi akan merugikan masyarakat sebagai pemakai hasil pembangunan tersebut.
Masyarakat sangat mengharapkan semua keluhan ini serta aspirasi mereka segera dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah, supaya masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan demi kehidupan yang lebih baik. Hal itu disampaikan kepada Jeffrie Geovanie untuk dapat disuarakan kepada pihak terkait di pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah.