"Target lanjutannya, angkanya mesti di atas target tersebut," kata Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Balilatfo Kemendes PDTT RI Dr Ivanovich Agusta didampingi Kabid Desa Pusat Data dan Informasi Balilatfo Jasneti Umar, saat Workshop Data Desa dan Kawasan Pedesaan, Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan, di Bukittinggi, kemarin.
Makanya, kata Ivanovich Agusta, pertemuan ini untuk pembaharuan data dan menjemput bola ke provinsi untuk update data terbaru. Data desa disingkronkandengan data provinsi, terutama menyangkut 4 program prioritas dana desa. Keempat program itu meliputi produk unggulan kawasan pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, Embung Desa dan Sarana Olahraga Desa.
Ivanovich Agusta mengungkapkan semua kebijakan berbasis data. Keunggulan desa saat ini di bidang sosial dan gotong royong dan kelemahannya di bidang internet.
"Kita mendata desa yang belum berlistrik. Pihak PLN menjamin seluruh desa untuk berlistrik. Berikan data, lalu ditindaklanjuti pihak lainnya. PLN masuk ke seluruh desa yang belum berlistrik. Jumlahnya 2009-an dan selesai akhir tahun 2019," kata Ivanovich. Data sebagai dasar untuk mengambil kebijakan. Desa memiliki pendamping desa. Semua data desa dari pendamping kabupaten ke provinsi dan provinsi ke pusat. Dari tahapan tadi, tetap melalui validasi dari pihak Dinas PMD.Sehingga data yang dikirim sah.
Staf Khusus Kemendes PDTT RI H. Febby Datuk Bangso menerangkan awal pemerintahan Presiden Jokowi, banyak yang menyangsikan dana desa. Apakah sanggup desa dalam mengelolanya.
Ternyata, dalam perjalanannya, nyaris tak banyak masalah. Pada 2015, serapan dana desa mencapai 76 persen. Angka serapan terus tumbuh setiap tahun, sejalan dengan bertumbuh pula alokasi dana yang diberikan. Direncanakan pula, 2019, akan disalurkan pula dana kelurahan.
"Telah dikucurkan Dana Desa sebesar Rp 257 triliun. Telah dibangun banyak fasilitas publik.Tahun 2018, ada membuat embung, BUMDes/BUMNag, Prukades dan sarana olahraga dan Pasar Desa," kata Datuk Febby, sembari menyebutkan tahun 2019, dana desa dititikberatkan ke pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Khusus di Sumbar, selama 2018 diberikan penyertaan modal untuk 250 Bumnag. Angkanya mencapai Rp 9 Miliar.
Strategi Pengembangan SDA
Di kesempatan terpisah, Kemendes PDTT RI melalui Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan melaksanakan Focus Grup Discussion (FGD) bertema; Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Budidaya Perikanan di Kawasan Perdesaan.
Percepatan pembangunan desa dan kawasan, salah satu kegiatan Kemendes PDTT adalah Pengembangan Produk-produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades). Kegiatan ini diarahkan untuk mendorong pengembangan produk-produk unggulan daerah yang dikembangkan dalam skala kawasan agar memperoleh nilai ekonomis yang baik.
H. Febby Datuk Febby menyebutkan, kader-kader Posyandu harus mampu melihat model usaha ekonomi masyarakat seperti budidaya ikan. Usaha ekonomi masyarakat itu difokuskan ke perikanan. Pemerintah membantu memberikan fasilitas untuk usaha masyarakat. Usaha ekonomi masyarakat bisa dikembangkan melalui Bumdes/Bumnag. Fokus dana desa tahun ini untuk pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara, Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kemendes PDTT RI Herlina Sulistyorini mengharapkan melalui kegiatan ini, ibu-ibu mempunyai motivasi melihat lingkungan dan sumber daya yang dilakukan.
"Potensi mereka banyak dan memiliki kolam. Pemerintah bisa memfasilitasi dan mendorongnya mengembangkan potensi. Potensi perikanan di daerah khususnya Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tersebut banyak, termasuk potensi olahan ikannya. Kita harapkan ibu-ibu di tingkat desa/nagari bisa bekerjasama," pungkas Herlina.(rel)