JAKARTA - Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek BRIN) sedang mengembangkan Paspor Kesehatan atau Health Passport yang akan membantu pelacakan pasien Covid-19 di Indonesia secara lebih efektif.
Program itu bentuk kolaborasi yang baik antara Satgas Penanganan Covid-19 dan Kemenristek BRIN. Hal itu disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis (24/9/2020).
Tentang perkembangan pemeriksaan pasien Covid-19, jumlah pemeriksaan per orang di Indonesia terus meningkat. Sesuai target WHO, testing minimal 1:1000 penduduk per minggu. Indonesia sudah berhasil mencapai 62% dan menuju 267.000 orang per minggunya.
Testing bukan upaya yang mudah terima untuk Indonesia sebagai negara besar. Kami masih terkendala dengan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan jumlah masyarakat yang cukup banyak untuk dilakukan tes, ungkapnya.
Pemerintah saat ini masih berupaya menentukan harga terendah testing PCR agar bisa terjangkau masyarakat. Satgas Penanganan Covid-19 mendorong kolaborasi antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan sehingga bisa mencapai target sesuai yang direkomendasikan WHO.
Pemerintah pusat dan daerah sudah berupaya mengadakan reagen dan mengefektifkan jumlah laboratorium yang ada sebagai pemeriksa dan pada saat ini sudah mencapai lebih dari 300 laboratorium yang ada dan kami mohon agar laboratorium dapat meminimalkan sampel dan mempercepat pengiriman data agar mengefektifkan testing yang ada, ungkapnya.
Ia juga menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan program pemerintah 3T yaitu testing, tracing dan treatment. Masyarakat dapat berkontribusi dengan melaporkan kasus Covid-19 di sekitarnya.
Jangan dijauhi. Bantu untuk laporkan ke Puskesmas/Dinkes setempat agar segera ditangani. Jika merasa mengalami gejala Covid-19 segera hubungi dokter dan inisiatif untuk melakukan test, tutupnya.
Jakarta, 24 September 2020
Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional