Agam - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi hadir pada malam kedua bimbingan kapasitas karang taruna bagi pengurus karang taruna provinsi serta pengurus karang taruna kota dan kelurahan se Kota Payakumbuh di Nuansa Maninjau Resort Agam, Kamis (1/7).
Turut mendampingi Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Sumbar Zulfikar, Kasi PSP KKM Dinsos Sumbar M. Sampurno, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Payakumbuh Efrizal, dan Ketua Karang Taruna Kota Payakumbuh Yonaldi.
Supardi menyampaikan kehadirannya saat ini untuk bertemu dengan orang kampungnya, berdiskusi terbuka bersama karang taruna dengan tema "Peran DPRD Terhadap Esensi Karang Taruna".
Dalam paparannya, Supardi mengatakan dirinya sependapat kalau sebuah lembaga disebut kredibel ketika orang yang menggerakkannya mengerti dengan apa yang dinaungi oleh lembaga itu, bila tidak tahu maka sama saja lembaga itu kehilangan identitas.
Karang Taruna menurut Politikus Gerindra itu, adalah kelompok elite di tengah masyarakat, karena diisi oleh anak muda. Dari sekian banyak lembaga di pemerintahan, karang taruna adalah pintu gerbang kemakmuran sebuah kota, diisi oleh pelajar dan mendedikasikan diri sebagai aktivis yang mengayomi masyarakat di tempatnya berdomisili.
"Kalau itu yang mengisi, maka karang taruna akan punya identitas, diterima masyarakat dan akan dibutuhkan, ketika ada persoalan di kelurahan, maka yang akan diingat orang adalah karang taruna," kata Supardi.
Supardi menjelaskan, kelompok elite ini, generasi muda, para mahasiswa menjadi gerbong pertama sebuah gerakan. Makanya kata Supardi, karang taruna jangan hanya menjadi jsebutan sebuah nama, disebut namanya saat acara resmi saja, tapi duduk di belakang, dan selesai disitu saja, tak ada progres.
"Saya yakin dan percaya, secara regulasi dan aturan karang taruna saat ini kemari susah. Anggaran sedikit, ruang tidak bebas, apakah dengan kelemahan ini yang membuat kita menjadi pesimis dan terbatas ruang lingkupnya?" terang Supardi.
Supardi juga sempat menyentil tentang RPJMD Provinsi Sumbar tahun 2021. Dirinya menyayangkan tidak ada kalimat tentang pemuda, Napza, bahkan tentang LGBT, sementara persoalan di Sumbar adalah itu.
"Hebat pun sebuah negeri, tapi urusan narkotika dan LGBT tidak bisa diantisipasi, maka hancurlah semua. Sementara Napza itu pangsa pasarnya pemuda, LGBT pangsa pasarnya adalah pemuda, karang taruna isinya anak muda, kita harus bisa memposisikan diri sebagai antisipator dua hal ini," ujarnya.
Supardi jelaskan, identitas karang taruna akan muncul bila kemandirian dan komitmen selaku pengurus bisa dijalankan. Kalau aktivitasnya hanya mengharapkan bantuan dinas sosial provinsi, kota/kabupaten saja, maka baju kebesaran pastikan dipakai hanya saat ada acara resmi saja.
"Jangan pula pengurus yang menjadi syarat pelengkap penderita organisasi yang diakui negara ini, pilihannya ada pada kita. Mau betul eksis atau sekedar seremonial saja," ungkap Supardi.
Dijelaskannya, melalui pokok pikirannya tahun 2019 lalu, ada bantuan komputer, print, dan mobiler bagi karang taruna kelurahan. Harapannya agar karang taruna memiliki peran dalam rangka anak muda jangan tertinggal dari sisi digital, mereka bisa memfungsikan aksesnya.
"Pilihannya sekarang, karang taruna mau kemana, mau jalan apakah mau berlari, itu tergantung dari pengurus dan anggota karang taruna. Sekian tahun silam saya pernah berdiskusi dengan pengurus karang taruna terkait kegiatan mereka. Kita sama-sama bermimpi dengan masa depan, pemikiran yang lebih besar," tukuknya.
Segmen karang taruna, menurut Supardi adalah pendobrak kebekuan tata negara di kelurahan hingga ke tingkat kota. Tergantung kepiawaian kepengurusan saat ini. Andai itu bisa dilakukan, selaku putra Luak Limopuluah Supardi menyebut dirinya punya tanggung jawab untuk membersarkan hal ini.
"Mimpi kita Karang Taruna Kota Payakumbuh sebagai pilot project di provinsi dan nasional. Semoga dengan terus dilakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM)nya, kita akan menemukan sesuatu yang lebih besar," pungkasnya. (*)