PAYAKUMBUH - Terkait beredar luasnya informasi ditengah masyarakat tentang pungutan yang dilakukan SMP Negeri 2 Payakumbuh, membuat DPRD Kota Payakumbuh melalui Komisi C yang merupakan mitra kerja dari Dinas Pendidikan merasa gerah.
Masalah-masalah yang terjadi di SMPN 2 Payakumbuh tersebut terkuak saat Komisi C melakukan kunjungan lapangan pada 4 Februari lalu, dewan menerima masukan dan laporan dari guru terkait problem tersebut.
Baca Juga: Erick Copot Dirut Pertamina
Menyikapi Persoalan yang ada Fraksi Golkar DPRD Kota Payakumbuh melalui juru bicaranya Wirman Putra yang juga merupakan Sekretaris Komisi C, meminta Dinas Pendidikan menghentikan seluruh pungutan di SMP Negeri 2 Kota Payakumbuh. Hal itu disampaikan Wirman Putra setelah melalui rapat fraksi ke media, Kamis (9/3).
"Kami selaku Fraksi Partai Golkar meminta Dinas Pendidikan menghentikan seluruh pungutan di SMPN 2, hal ini dikarena seluruh sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar sudah di akomodir di APBD Kota Payakumbuh, Dinas Pendidikan adalah mitra kerja komisi C.
Apapun yang terjadi di sekolah itu menjadi tanggung jawab dinas. Kami disini melaksanakan fungsi pengawasan saja," ucapnya.
Baca Juga: Pigago, Tanaman Peningkat Kecerdasan
Wirman Putra berharap agar persoalan yang terjadi di SMPN 2 Payakumbuh bisa cepat diselesaikan, supaya dapat negatif dari persoalan ini tidak menganggu proses belajar, Dinas Pendidikan dan jajaran InsyaAllah bisa menyelesaikan persoalan ini secepatnya.
Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi semua masyarakat Indonesia. Pendidikan sangatlah penting karena dapat mengubah kehidupan seseorang.
Sehingga negara berkewajiban melindungi, menghormati, juga memenuhi hak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk mengawasi pelanggaran yang terjadi di dalamnya, dan juga menindaklanjuti pelanggarannya dengan kekuatan hukum. Dalam konstitusi negara Indonesia, hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 (*)
