Limapuluh Kota - Jembatan layang kelok sembilan merupakan salah satu ikon wisata terkini di Sumbar khususnya di Limapuluh Kota. Fly Over yang dimulai pembangunannya dimasa Presiden Megawati Sukarno Putri menjabat dan selesai di Masa Pemerintahan SBY saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.
Hal ini terungkap dari tanggapan pengunjung maupun netizen di media sosial mereka. Kehadiran bangunan liar tempat masyarakat berjualan di area fly over sangat disayangkan banyak orang. Selain menghilangkan keindahan nuansa kelok sembilan juga beresiko akan kecelakaan ataupun kejadian tidak diharapkan akibat banyak pengunjung berhenti di fly over tersebut.
Ungkapan rasa prihatin itu juga disampaikan oleh Ir. Mulyadi, yang merupakan inisiator percepatan pembangunan fly over Kelok 9 dari tahun 2010-2013 yang saat itu menjabat sebagai pimpinan Komisi V DPR RI. Saat itu tiga kali Mulyadi memimpin lansung Komisi V DPR-RI ke lokasi pembangunan untuk memastikan dalam waktu tiga tahun fly over Kelok 9 dapat diselesaikan, karena sebelum Mulyadi turun tangan,pembangunan fly over Kelok 9 sempat tersendat-sendat selama 7 tahun.
Namun saat ini di fly over Kelok 9 terdapat banyak bangunan liar pedagang kaki lima di sepanjang fly over yang pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan untuk membangun apapun disana.
Selain sangat berbahaya karena bangunan PKL tersebut memakai badan jalan yang sewaktu waktu bisa berpotensi kecelakaan yang memakan banyak korban. Dari segi estetika sebuah objek vital mega struktur di Sumatera Barat ini terciderai.
Alangkah baiknya pemerintah provinsi secara intens bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam mencari solusi yang terbaik. Contohnya relokasi PKL yang ada sekarang ke tempat yang lebih aman. Aman bagi pedagang juga aman bagi pengunjung.
Juga masalah kebersihan sepanjang fly over ini, sangat miris melihat sampah berserakan di sisi fly over ini. Juga di dinding-dinding tebing banyak sampah tersangkut yang merusak pemandangan dan keindahannya,dimana fly over Kelok 9 sekarang telah menjadi salah satu icon baru Sumatera Barat.
"Hanya dengan penegakan aturan yang tegas terutama dalam hal penertiban seraya mencari solusi yang menguntungkan bagi PKL juga. Niscaya objek vital kebanggaan Sumatra Barat ini kembali kepada fungsinya seperti semula", pungkas Mulyadi.
