 |
| foto tangkapan layar video |
Limapuluh Kota,Salingkaluak.com,-Tahun 2023 ditutup dengan kejadian longsor dan banjir di kabupaten Limapuluh Kota. Kejadian tersebut menjadi sorotan Lembaga bantuan Hukum Padang diawal tahun 2024 ini.
Diki Rafiki kepala divisi Kampanye LBH Padang mengatakan “Bentang tanah longsor melibas 30 titik di jalan vital penghubung Sumatera Barat-Riau lewat Pangkalan. Di Nagari Koto Alam, banjir juga menewaskan satu orang. Kenapa kelindan bencana ini terjadi? Kenapa di situ?“ kata Diki beberapa hari lalu kepada awak media.
Jalan nasional yang membentang dari Nagari Harau kecamatan harau sampai ke Nagari Pangkalan kecamatan Pangkalan alami rusak berat sepanjang lebih kurang 20 kilometer.
Citra satelit menunjukkan, bentang alam di kiri kanan ruas jalan itu, terutama di Nagari Koto Alam, Nagari Manggilang dan Nagari Pangkalan, dalam keadaan rusak berat dampak operasi pertambangan.
Menurut data resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ada 12 konsesi pertambangan di situ,terang Diki.
Dari Nagari harau sampai Pangkalan masuk Pada Peta bahaya tinggi tanah longsor di peta kebencanaan BMKG,
Polres Limapuluh Kota Sumatera Barat pada saat kejadian menyebutkan ada 30 titik longsor pada 26 Desember 2023 lalu. Ricardo, Kapolres Limapuluh Kota mengatakan, longsor tak hanya tanah juga pohon-pohon tumbang menutupi jalan raya.
Jalur lalu lintas menuju Pekanbaru pun sempat dialihkan ke Kiliran Jao, Kabupaten Sijunjung karena kerusakan ruas jalan cukup parah dan tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Khusus di kilometer 156 antara Hulu aia dan Koto Alam ada tanah amblas sepanjang 50 meter.
Longsor di kenagarian Koto Alam memakan satu korban jiwa. Korban meninggal saat ikut membersihkan lumpur di jalan dan terkena longsor susulan.
Kalaksa BPBD Limapuluh Kota Rahmadinol pada 31/12/23 menginformasikan kepada media bahwa jalan rusak di Jorong Simpang Tigo, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
Jalan terlihat retak tersebut beredar dalam bentuk video dan foto di sosial media.
Evaluasi izin tambang
Berdasarkan pemantauan dan pemeriksaan lapangan sejak 2022, serta mempertimbangkan pelanggaran dan atau pengabaian berbagai instrumen hukum dalam proses perizinan tambang di kedua kabupaten itu, LBH Padang menekankan beberapa hal.
Pertama, bentang alam di wilayah yang ditimpa tanah longsor dan banjir di penghujung 2023 tergolong dalam wilayah rawan bencana. Dengan begitu, perizinan dan keputusan dari pengurus Sumatera Barat justru membolehkan tambang merusak kestabilan lapisan-lapisan tanah, aliran air hingga memicu eskalasi bencana.
Kondisi ini, bertolak belakang dengan kebijakan nasional untuk memadukan prinsip reduksi risiko bencana dalam penataan penggunaan ruang.
Kedua, banjir dan tanah longsor di penghujung 2023 itu hanya sebagian kerusakan ekologis dan kemanusiaan yang dipicu izin pengurus daerah kepada perusahaan-perusahaan pertambangan di wilayah rawan bencana itu.
Industri tambang, sebut LBH Padang, harus bertanggung-jawab penuh atas kerusakan sosial-ekologis di wilayah operasi tambang di kedua kabupaten itu.
LBH Padang pun mengajukan tiga tuntutan. Pertama, mendesak Gubernur Sumatera Barat mencabut izin-izin tambang yang jadi pangkal masalah dan pemicu bencana tanah-longsor dan banjir di Nagari Koto Alam maupun Nagari Manggilang di Lima Puluh Kota.
Kalau tidak, kata Diki, akan terus menghantui keselamatan kehidupan masyarakat Sumatera Barat.
Kedua, menuntut Gubernur Sumatera Barat tak lagi memberikan konsesi dan izin baru bagi industri tambang di daerah rawan bencana.
Ketiga, mendesak Gubernur Sumatera Barat untuk menindak perusahaan perusahaan tambang yang beroperasi dalam perusakan bentang alam dan bertanggungjawab.
Keempat, mendesak Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tambang di kawasan lindung.(rel/LBH Padang)