Lima Puluh Kota,- Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo berharap tim pendamping keluarga (TPK) terus aktif melakukan identifikasi dan memberikan informasi tentang penting mencegah stunting di 1000 hari pertama kehidupan sehingga dapat mencegah stunting pada anak.
"Kader TPK yang terdiri dari Bidan, kader PKK dan kader KB merupakan garda terdepan dalam upaya penurunan stunting, merekalah ujung tombak kita untuk dapat memberikan hasil maksimal di tingkat nagari," kata Safaruddin saat membuka rapat koordinasi penurunan stunting di gedung IPHI, Selasa, (02/07/2024).
Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan kader, Kepala DP2KBP3A Wilda Reflita, Kepala DPMDN Endra Amzar, dan seluruh camat di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Lebih jauh, Bupati Limapuluh Kota juga berharap dengan kegiatan rakor ini, dapat membuat komitmen untuk mengoptimalkan peran TPK kepada kelompok sasaran sehingga kelompok sasaran dapat terdata, terdampingi, terintervensi, dan terlaporkan.
"Ada sejumlah arahan di tahun 2024 kepada tim percepatan penurunan stunting diantaranya pengembangan inovasi yang dapat diterapkan di seluruh nagari, singkronisasi 8 aksi konvergensi, optimalisasi kegiatan minilokakarya tingkat kecamatan, mengidentifikasi baseline data dan target indikator yang perlu diprioritaskan. Kita berharap penanggulangan stunting di Lima Puluh Kota semakin sinergis dan dapat menurunkan angka stunting secara signifikan," jelasnya.
Sementara itu, Kadis Wilda Reflita selaku ketua panitia menyampaikan melalui rapat ini akan dikaji secara mendalam berbagai program dan kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan serta menyusun langkah konkret yang diambil untuk memastikan tahapan yang berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan nasional prevalensi stunting sebesar 14%. Terlaksananya rakor ini, kata Wilda juga mendengarkan keluhan dan masukan para kader bagaimana formulasi penurunan stunting di Lima Puluh Kota.
"Tadi kami mendengarkan keluhan para kader terhadap honor yang selama ini diterimanya tidak diberikan lagi semenjak pandemi covid-19. Hal ini jadi catatan DP2KBP3A untuk menyusun aturan agar para kader dapat kembali menerima honor sehingga dapat menambah semangat kader dalam memberikan kinerja maksimal penurunan stunting di Lima Puluh Kota," jelas Wilda. (Rel/FS)