Payakumbuh --- Ketua KPU Limapuluh Kota Okto Rizaldi mengatakan persentase pemilih pada pemilihan suara ulang (PSU) DPD RI di Limapuluh Kota hanya 41,39 persen, sementara pada pileg Februari lalu partisipasi pemilih mencapai 76,8 persen, dengan total DPT 292.105 orang.
"Kendati menurun, namun partisipasi di Limapuluh Kota termasuk tinggi dibanding di daerah lain yang ada di angka 30 persenan," ujarnya kepada media saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat di Tingkat Kabupaten Limapuluh Kota yang digelar di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota, Rabu (17/7).
Namun, menurut Okto, upaya yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih malah lebih banyak untuk PSU ini, seperti mengajak pemilih untuk ke TPS dengan sosialisasi melalui 9000 lebih akun media sosial yang dimiliki oleh anggota KPPS, pemanggilan ke rumah-rumah, menyebarkan brosur dan stiker, serta himbauan di mesjid-mesjid sebelum hari pemilihan.
"Juga ada keunikan tersendiri dalam pola yang kami pakai bersama instansi lain dalam meningkatkan partisipasi. Kami bekerjasama dengan pemerintah nagari, ada yang ikut berdonasi menyediakan doorprize dan ada juga penyediaan makan sate gratis buat pemilih yang datang ke TPS," ujarnya.
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara di Limapuluh Kota, Okto mengatakan pada PSU DPD RI, kecamatan dengan persentasi pemilih tertinggi berada di Gunuang Omeh, dengan 47,39 persen. Sementara kecamatan dengan persentase pemilih terendah berada di Harau, yakni 39,02 persen.
"Kalau TPS dengan persentase paling rendah, yakni 13 persen ada di TPS 17 Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau," tuturnya.
Okto menyampaikan, sejatinya seluruh pihak bisa memaknai biasanya hari pemilihan dilaksanakan pada pertengahan hari kerja, yakni Rabu dimana pada Senin-Selasa orang-orang masuk kerja, sementara itu Rabu libur khusus untuk pelaksanaan pemilihan umum. Sementara itu karena proses pemungutan suara ulang kemarin dilaksanakan pada hari Sabtu, bagi orang-orang ini adalah hari persiapan bagi anak-anak masuk sekolah.
"Orang sibuk dengan persiapan anaknya masuk sekolah, mungkin ini penyebab orang enggan datang ke TPS pada PSU DPD RI kemarin," ungkapnya.
Di sisi lain, kata Okto, elektabilitas calon juga mempengaruhi jumlah suara yang disalurkan. Meski angka partisipasi tinggi, tapi ada ribuan suara yang dinyatakan tidak sah, bukan karena pemilih tidak paham cara memilih, tapi mayoritas karena surat suaranya kosong, masyarakat tidak tau mau pilih siapa.
"Pemungutan suara ulang juga dilakukan tanpa tahapan kampanye, secara personal pendekatan kandidat kepada pemilih tidak ada sebelum pemilihan. Yang ada hanya sosialisasi dari KPU, perkenalan 16 calon anggota DPD RI, dan mengajak orang datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya," terangnya.
Lebih jauh, Okto menyebut tren pemilihan umum pada pileg pemberitaannya secara nasional, dimana orang memilih Presiden RI sekaligus memilih anggota DPRD, DPR RI, dan DPD RI. Mayoritas dalam mindset masyarakat, mereka datang ke TPS untuk mencoblos presiden dan anggota DPRD kota/kabupaten.
"Tren DPD RI tidak seperti pemilihan lainnya, ini berkemungkinan sangat mempengaruhi partisipasi pemilih," jelasnya.
Terkait minimnya partisipasi pemilih pada PSU DPD, Okto menyebut untuk pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada akhir tahun nanti, pihaknya menekankan angka partisipasi bisa menyamai bahkan melampaui Pileg Februari 2024 lalu. Karena Pilkada dilaksanakan serentak secara nasional, di samping itu tren memilih bupati/wali kota cukup tinggi di berbagai daerah.
"Tinggal bagaimana kita meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat dan kandidat melaksanakan kampanye secara sehat. Kami sebagai penyelenggara akan mengupayakan yang terbaik bagaiamana memfasilitasi pemilih dan mengajak sebanyak-banyaknya pengguna hak pilih untuk datang ke TPS. Tanpa dukungan dari lembaga terkait tentu kita tidak akan bisa optimal mencapai partisipasi pemilih sebanyak-banyaknya" ungkapnya.
Terakhir, Okto menyebut, dengan tingginya partisipasi persentase pemilih pada Pilkada nanti, menandakan kuatnya pengakuan politik masyarakat terhadap kandidat kepala daerah yang mereka pilih. (FS)
