Payakumbuh --- Anggota DPR RI Rezka Oktoberia menggandeng KPU dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pasca Pemungutan Suara Pemilu 2024 dan Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang digelar di Narasaki Hotel, Senin (29/7).
Kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan perwakilan masyarakat se Kota Payakumbuh dan dihadiri oleh Kabag Parhubmas dan SDM KPU Sumbar Jumiarti, Sekretaris KPU Kota Payakumbuh Benni Mustika didampingi Ketua Divisi SP3MSDM KPU Kota Payakumbuh Khairudin Fambo, serta Dosen UM Sumbar Wendra Yunaldi.
Dalam sambutannya Rezka yang merupakan anggota Komisi II DPR RI menyampaikan pernyataan dari Mantan Wapres Jusuf Kalla, bahwa pemilu 2024 kemarin merupakan pemilu yang brutal, banyak kritikan terhadap penyelenggara pemilu.
"Kami di Komisi II DPR RI tentu wajib melakukan evaluasi terhadap mitra kerja kami KPU dan Bawaslu, agar nanti pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024 bisa lebih optimal," ujarnya.
Rezka juga menegaskan politik uang dan politik pragmatis adalah perusak demokrasi, dirinya berharap pada pilkada nanti masyarakat betul-betul bisa memilih pemimpin yang berintegritas, jangan sampai memilih karena suara pemilih dihargai secara receh oleh kandidat yang maju.
"Wali Kota, Bupati, dan Gubernur yang kita pilih bersama akan memimpin untuk 5 tahun kedepan. Politik adalah alat untuk merebut kekuasaan, pengabdian adalah efek dari kekuasaan. Cerdas memilah dan memilih," pesannya.
Sebagai anggota DPR RI yang akan berakhir masa jabatan pada Oktober nanti, Rezka juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada pemilihnya pada pemilu 2024 lalu, meski pada hasilnya kemarin Rezka belum bisa meraih kembali kursi di Senayan.
"Yang beralalu biarlah berlalu, namun pengabdian Rezka untuk negeri akan terus berlanjut, kita nanti akan bertemu lagi pada iven lain, meski Rezka tak lagi di DPR RI," ujar Srikandi Luak Limopuluah itu.
Sementara itu, pemateri Wendra Yunaldi memaparkan materi tentang antisipasi potensi politik uang dan praktik pragmatisme politik. Terkait bagaimana transparansi dana kampanye, penguatan pengawasan, edukasi pemilih, dan tindakan tegas.
"Peran masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu, partisipasi aktif, pengawasan independen, pelaporan dan advokasi, serta edukasi pemilih. Dampak dari politik uang adalah rusaknya yang berkelanjutan, akibat dari pemilih yang tidak bermartabat dan bertanggung jawab mengikuti permainan politik," ujarnya.
Dari sisi Sekretaris KPU Kota Payakumbuh Benni Mustika menyampaikan target instansi penyelenggara ini adalah bagaimana partisipasi pemilih semakin tinggi dalam pilkada mendatang. Mengingat pilkada adalah agenda penting bagi daerah, karena Pilkada dilaksanakan serentak secara nasional, di samping itu tren memilih bupati/wali kota, dan gubernur cukup tinggi di berbagai daerah.
"Tinggal bagaimana kita meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat dan kandidat melaksanakan kampanye secara sehat. Kami sebagai penyelenggara akan mengupayakan yang terbaik bagaiamana memfasilitasi pemilih dan mengajak sebanyak-banyaknya pengguna hak pilih untuk datang ke TPS. Namun, tanpa dukungan dari lembaga terkait dan masyarakat tentu kita tidak akan bisa optimal mencapai partisipasi pemilih sebanyak-banyaknya" ungkapnya.
Terakhir, seluruh pihak sepakat, dengan tingginya partisipasi persentase pemilih pada Pilkada nanti, menandakan kuatnya pengakuan politik masyarakat terhadap kandidat kepala daerah yang mereka pilih. (FS)