Lima Puluh Kota --- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Lima Puluh Kota mengadakan sosialisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) pada Selasa, (10/09/2024) di Aula Dispusip.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Wali Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dan dibuka oleh Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo. Turut hadir Asisten III Ahmad Zuhdi Perama Putra, Kepala Dispusip Radimas, serta para pejabat pengawas dan administrator Dispusip.
Acara ini juga dirangkai dengan penyerahan bantuan bahan bacaan bermutu dari Perpustakaan Nasional kepada 39 Nagari di Lima Puluh Kota.
Dalam sambutannya, Bupati Safaruddin menekankan pentingnya peran perpustakaan nagari dalam meningkatkan minat baca dan kualitas pendidikan masyarakat.
“Perpustakaan nagari dapat menjadi pusat informasi dan pengetahuan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat melalui koleksi buku, majalah, koran, dan media pembelajaran lainnya. Ini akan memacu kecakapan literasi masyarakat,” ujar Safaruddin.
Beliau juga menyoroti bahwa kehadiran perpustakaan nagari diharapkan dapat memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan warga terkait ilmu pengetahuan, informasi, pendidikan, dan rekreasi untuk seluruh lapisan masyarakat.
“Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah menggaungkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sehingga pelajar dan mahasiswa dituntut untuk belajar dan mencari pengalaman di luar sekolah atau kampus secara mandiri,” tambah Safaruddin.
Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 13 kecamatan dan 79 nagari, di mana 76 nagari sudah memiliki perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah meminta bantuan buku kepada Perpustakaan Nasional untuk memperkaya koleksi perpustakaan nagari guna mendukung program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.
“Dengan adanya acara Sosialisasi TPBIS ini, diharapkan dapat mendukung kecakapan literasi masyarakat melalui perpustakaan nagari,” jelas Safaruddin.
Kepala Dispusip, Radimas, menyatakan bahwa Perpustakaan Kabupaten Lima Puluh Kota telah terpilih oleh Perpustakaan Nasional RI untuk melaksanakan program TPBIS.
“Program TPBIS ini merupakan program prioritas nasional yang bertujuan memperluas akses informasi melalui penguatan literasi demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat,” ungkap Radimas.
Menurutnya, sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para Wali Nagari tentang cara mengelola perpustakaan berbasis inklusi sosial, sehingga perpustakaan nagari dapat menjadi pusat pembelajaran yang inklusif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. (rel/fs)