Payakumbuh --- Wali Kota Payakumbuh 2012-2022 Riza Falepi menanggapi persoalan adanya LHP BPK terkait sewa kendaraan di Kantor Penghubung Pemprov Sumbar yang bocor ke publik sehingga dipolitisir dan mengarahkan isu kampanye negatif ke mantan Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang saat ini mencalonkan diri sebagai Calon Wali Kota Payakumbuh.
Sehingga, isu ini menjadi gorengan politik yang berujung akan diadakannya aksi demo oleh sebuah LSM yang menamakan diri BASMI. LSM yang beralamat di Padang ini berencana untuk menggelar aksi di KPU Kota Payakumbuh.
"Soal temuan itu nggak ada hubungan dengan yang memakai (Ketua DPRD), karena pengadaan dilakukan sekretaris dewan untuk fasilitas di Padang atau kepala kantor penghubung kalau di Jakarta," kata Riza kepada media, Rabu (11/9).
Riza menyebut kalau Ketua DPRD adalah sebagai pengguna fasilitas dan tinggal pakai. Mau disewa atau beli itu tanggung jawab kepala kantor penghubung, tidak ada urusannya dengan Ketua DPRD. Sama dengan mobil dinas wali kota yang mengadakan tentu Bagian Umum.
"Saya kalau di kantor wali kota dulu, tahunya pakai mobil berikut sopir dan bensinnya. Kalau ada apa apa maka pegawai yang mengadakan tanggung jawab, termasuk kalau ada korupsi. Terlalu cetek kalau Ketua DPRD Supardi mau cawe-cawe, nggak akan sempat dia urus yang begitu dan juga bukan urusan dia," tukuk Riza.
Riza juga menegaskan kalaupun ada pihak yang mau demo ke KPU, apa yang mau didemokan ke sana? Sementara KPU tugasnya penyelenggara pilkada, ndak ada sangkut pautnya dengan temuan LHP BPK di Kantor Pemerintahan.
"Sebagai orang yang mendukung Supardi-Tri Venindra untuk menjadi kepala daerah Payakumbuh, saya hanya menduga ada yang ketar ketir dengan elektabilitas Supardi-Tri Venindra yang semakin meroket," katanya. (FS)
