Lima Puluh Kota – Dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, Pjs Bupati Lima Puluh Kota, Ahmad Zakri, mengadakan monitoring intensif selama dua hari di Kecamatan Kapur IX dan Pangkalan, yakni pada tanggal 15-16 Oktober 2024.
Dalam kunjungan ini, Ahmad Zakri didampingi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Elsiwa Fajri, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ia mengadakan diskusi dengan para Camat, Wali Nagari, serta Pengawas Pemilu terkait kondisi keamanan, perkembangan suhu politik, serta berbagai masukan terkait persiapan pelaksanaan Pilkada.
Dalam arahannya, Ahmad Zakri menegaskan bahwa perannya sebagai Pjs Bupati adalah menggantikan Bupati definitif yang sedang cuti mengikuti kontestasi Pilkada Lima Puluh Kota.
“Tugas dari Pjs Bupati sendiri adalah memastikan semua program dan kegiatan pemerintahan pejabat definitif dapat berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam aspek kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Ahmad Zakri menjelaskan, sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, tugas utama Pjs Bupati meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada, pembahasan Peraturan Daerah (Perda), serta memastikan kelancaran pemerintahan selama kekosongan kepala daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Nagari dalam menghadapi Pilkada. “Kami meminta ASN dan Perangkat Nagari untuk bersikap netral, menjaga profesionalisme, tidak berpihak, serta menjaga integritas. Netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menciptakan Pilkada yang aman dan lancar,” tegasnya.
Ahmad Zakri mengajak semua pihak untuk berkolaborasi, mulai dari KPU, Bawaslu, Forkopimda, Camat, hingga Wali Nagari, guna memastikan suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini.
“Kebersamaan seluruh stakeholder sangat diperlukan. Kami meminta agar potensi sekecil apapun yang dapat menimbulkan masalah dapat segera diselesaikan, bahkan cukup di tingkat nagari. Kami juga berharap agar KPU menempatkan lokasi TPS di wilayah strategis yang mudah dijangkau masyarakat pada hari pencoblosan,” tambahnya.
Sementara itu, Camat Pangkalan Koto Baru, Yudi Saputra, menyampaikan bahwa kondisi Kamtibmas di Kecamatan Pangkalan saat ini cukup kondusif. Kecamatan yang terdiri dari tujuh nagari ini memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 21.819 orang dengan total 47 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Setelah terjadinya banjir yang melanda Nagari Pangkalan dan Gunuang Malintang, kami akan memperhatikan penentuan lokasi TPS agar seluruh masyarakat Kecamatan Pangkalan Koto Baru dapat berpartisipasi dalam Pilkada serentak pada 27 November nanti,” pungkasnya.
Kegiatan monitoring ini merupakan upaya Pjs Bupati Ahmad Zakri untuk memastikan kesiapan dan kondusivitas pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan harapan pesta demokrasi lima tahunan ini dapat berjalan lancar, aman, dan damai. (FS)