Payakumbuh --- Ketua DPD Partai Golkar Kota Payakumbuh Yendri Bodra Dt. Parmato Alam menegaskan dirinya tidak pernah menahan-nahan SK Ketua DPRD Kota Payakumbuh definitif periode 2024-2029. Informasi yang beredar terkait dirinya dianggap sebagai dalang sehingga belum adanya Ketua DPRD dari Partai Golkar dinilai sangat tendensius dan tidak berdasar oleh YB. Dt. Parmato Alam.
"Ini perlu kami luruskan untuk menghindari agar tidak terjadi fitnah. Maka wajib kami klarifikasi sehingga ukhuwah kita tetap terus terjaga dan publik mendapatkan informasi yang jelas. Jadi tidak benar saya sebagai Ketua DPD Golkar Kota Payakumbuh, menahan SK untuk Ketua DPRD Kota Payakumbuh, defenitif,” kata YB. Dt. Parmato Alam, kepada media, Selasa (15/10) di kantor DPD Golkar saat rapat dengan Fraksi Golkar.
Tampak hadir Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Payakumbuh Dahler, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Nasmi, Anggota Fraksi Partai Golkar Wirman Putra dan Wirianto, serta sejumlah pengurus DPD dan kader Golkar Kota Payakumbuh.
YB. Dt. Parmato Alam menyebut sebagai kader Golkar dirinya taat dan patuh terhadap keputusan partai. Karena berdasarkan jalurnya, DPP Partai Golkar menyerahkan SK rekomendasi kepada DPD Golkar Sumbar, dan orang yang mendapat rekomendasi dari DPP langsung yang menerima dari DPD Golkar Sumbar.
Kemudian, setelah rekomendasi diperoleh, maka tugas DPD Golkar Payakumbuh hanya membuat surat pengantar kepada Sekwan DPRD Kota Payakumbuh untuk dilakukan proses pelantikan sebagai Ketua DPRD defenitif untuk periode 2024-2029.
“Jadi kalau SK sudah ada maka nama yang direkomendasikanlah yang menerima, DPD Golkar Payakumbuh hanya membuat surat pengantar saja kepada sekwan. Jadi kalau ada yang menyebut saya menahan SK, sekali lagi saya katakan itu tidak benar,” ungkap Calon Wali Kota Payakumbuh yang ramah itu kepada awak media.
Hal senada juga disampaikan oleh Wirman Putra Dt. Rajo Mantiko Alam yang menegaskan kalau yang menerbitkan SK adalah DPP Golkar dan disampaikan kepada DPD Golkar Sumbar.
“Kami sudah dipanggil oleh DPD Golkar Sumbar di Solok beberapa waktu lalu dan membuat surat dari Fraksi kemudian diantarkan ke-DPP Golkar yang diterima oleh Zulfikar Arsis Sadikin,” sebutnya.
DPD Partai Golkar Kota Payakumbuh juga memastikan bahwa fisiknya SK penunjukan Ketua DPRD Kota Payakumbuh defenitif periode 2024-2029 dari partai Golkar, belum ada.
“Saya pastikan fisik SK itu belum saya lihat dan tidak benar Ketua DPD Golkar Payakumbuh menahan-nahan itu. Jadi saya lihat ada upaya mengadu domba kami dengan Ketua DPD Golkar, kami sebagai kader Golkar taat dan patuh dengan aturan partai,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kota Payakumbuh, Dahler juga membenarkan belum ada melihat fisik SK penunjukan Ketua DPRD Kota Payakumbuh defenitif dari DPP Golkar.
“Sampai saat ini SK itu belum terlihat, memang tidak ada, kalau ada kami tentu ingin pula cepat segera dilantik. Ini penggiringan opini yang tanpa konfirmasi, dan kami DPD Golkar Payakumbuh solid,” ungkapnya. (FS)
.jpeg "Ciderai Pilkada, Spanduk Tolak Supardi Di Koto Panjang Hanya Perbuatan Oknum")
