Payakumbuh - DPRD Kota Payakumbuh menggelar rapat kerja bersama Pj. Wali Kota Payakumbuh Suprayitno serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, membahas permasalahan pengelolaan sampah dan penertiban pedagang kaki lima (PKL), di ruang sidang DPRD setempat Senin (06/01/2024).
Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, memimpin langsung rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Hurisna Jamhur dan Herlindawati, anggota DPRD lainnya, serta Plt. Asisten II, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Bappeda, BKD, Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan, serta Dinas Koperasi dan UKM.
Wirman Putra menegaskan pentingnya pertemuan tersebut sebagai langkah bersama untuk mencari solusi konkret terhadap permasalahan yang langsung berdampak pada masyarakat.
"Masalah sampah dan penataan PKL bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal komitmen kita semua untuk menciptakan Payakumbuh yang bersih, tertata, dan nyaman. Kami di DPRD mendukung penuh upaya pemerintah, namun perlu ada langkah nyata yang berkesinambungan," ujarnya.
Pj. Wali Kota Payakumbuh Suprayitno menyampaikan paparan terkait kondisi terkini pengelolaan sampah di Payakumbuh. Menurutnya, volume sampah yang dikelola mencapai 95,22 ton per hari.
"Kami terus berupaya meningkatkan pengelolaan sampah. Namun, keberhasilan tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga peran aktif masyarakat, terutama dalam pemilahan sampah dari sumbernya," katanya.
Suprayitno juga menyoroti kesejahteraan pasukan kuning yang selama ini bekerja keras di lapangan. "Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kebersihan kota, dan kami berkomitmen untuk terus memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka," tambahnya.
Wakil Ketua DPRD, Hurisna Jamhur, mengangkat isu kerugian lahan masyarakat akibat insiden di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional beberapa waktu lalu.
"Kita perlu memastikan ada solusi yang adil dan transparan untuk masyarakat yang terdampak. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut tanpa penyelesaian," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD lainnya, Erlindawati, menyoroti keberadaan sampah yang masih berserakan di sejumlah kawasan strategis, seperti sepanjang Batang Agam, depan Kampus Universitas Andalas, dan Pasar Ibuh.
"Kami meminta perhatian khusus dari pemerintah terhadap pengelolaan sampah di titik-titik ini karena sangat memengaruhi citra kota," ujarnya.
Anggota DPRD, Fitrayanto, menekankan pentingnya inovasi dalam penanganan sampah, khususnya di jalur utama kota. "Kami juga ingin mendapatkan laporan yang lebih rinci terkait pengoperasian becak motor pengangkut sampah di tingkat kelurahan. Ini penting agar operasionalnya lebih efektif," katanya.
Hampir seluruh anggota DPRD memberikan pertanyaan dan masukan kepada Pj Walikota berkaitan dengan penanganan sampah dan ketertiban umum di Kota Payakumbuh.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pj. Suprayitno menyatakan bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sangat diperlukan.
"Pengelolaan sampah harus menjadi rutinitas kita bersama. Selain itu, untuk pedagang kaki lima yang melanggar aturan, teguran sudah diberikan, dan kami akan terus melakukan pengawasan agar penataan lebih tertib," jelasnya.
Ketua DPRD Wirman Putra menutup rapat dengan menegaskan harapannya agar hasil diskusi ini segera diimplementasikan oleh pemerintah.
"Kami di DPRD akan terus mengawal kebijakan ini. Kami ingin melihat langkah nyata, bukan hanya sekadar wacana. Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman," pungkasnya. (FS)