Payakumbuh --- Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh nomor urut 5 Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha tampil begitu percaya diri dan elegan saat debat pertama calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh dalam agenda pemilihan kepala daerah 2024 yang berlangsung di Hotel Mangkuto, Selasa (12/11) malam.
Keberpihakan paslon nomor 5 kepada masyarakat kecil adalah dalam hal pelayanan dasar seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ini adalah strategi utama mewujudkan kemakmuran masyarakat. Serta memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dikembalikan lagi besarannya setelah diturunkan di waktu covid-19 lalu dan mengaktifkan kembali honor RT/RW dan LPM pada tahun 2025.
"Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, omong kosong kemakmuran bakal terwujud. Kami pastikan kemenangan paslon nomor 5, YB. Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha adalah kemenangan masyarakat Kota Payakumbuh"
Menjadi kalimat pamungkas terakhir yang digaungkan oleh pasangan calon nomor urut 5 yang membawa tagline "Payakumbuh Tumbuh Menyeluruh" itu.
Sementara itu, di awal debat, untuk urusan pembangunan dan infrastruktur, Yendri Bodra Dt. Parmato Alam menyampaikan hakikatnya pembangunan infrastruktur merupakan kunci meningkatkan mobilitas semua sektor, dimana RPJP daerah harus sinkron dan ada harmonisasi dengan provinsi dan pusat.
"Kepala daerah harus tau mana yang menjadi ranah daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, dan pemerintah pusat. Saat kami di DPRD dulu, rencana pembangunan infrastruktur daerah sudah ada disiapkan untuk Kota Payakumbuh," ujarnya.
Politikus Golkar itu mencontohkan pembangunan kawasan batang agam waktu dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD. Diawali dengan proses pembebasan lahan dari tahun 2014-2016 proses bebas lahannya. Kemudian dari pemerintah pusat turun anggaran sebesar 200 miliar.
"Kesiapan daerah dari sisi perencanaan dan kesiapan lahan. Kemudian barulah dicarikan anggaran pembangunannya apakah dari APBD kota, APBD provinsi, atau APBN," jelasnya.
Terkait UMKM, Mantan Ketua DPRD Kota Payakumbuh itu menyebut sejarah mengatakan pasca reformasi terjadi krisis moneter, konglomerat runtuh, yang meyelamatkan ekonomi adalah pelaku UMKM. Dari data, hampir 27 ribu usaha UMKM di Kota Payakumbuh, 19600 lebih adalah usaha mikro, 6000an usaha kecil, dan ratusan lagi usaha menengah, sampai kini data primer dari pemerintah belum keluar.
"Data primer dan klasifikasi UMKM diperlukan agar kita bisa tahu mana yang menjadi prioritas untuk disentuh langsung oleh pemerintah daerah. Seperti peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM dengan pelatihan wirausaha, bantuan modal, hingga akses modal usahanya. Kalau terkait perizinan, dalam 3 jam kalau ada yang urus izin dipastikan izin prinsipnya keluar, itu komitmen kami," ujarnya.
Dia juga menyinggung konsep hilirisasi, dimana kondisi lahan di Kota Payakumbuh untuk pertanian tidak bisa eksten, karena keterbatasan lahan itu, Kota Payakumbuh harus memperkuat produknya, dengan industrialisasi pertanian.
"Kita produksi olahannya, lalu kita yang jual. Kita siapkan 100 wirausaha muda setiap tahun, agar pemuda tak hanya kreatif, tapi produktif mampu bersaing di tingkat global," tuturnya.
Terkait dengan pendidikan dan tenaga pendidik, YB. Dt. Parmato Alam juga mengingatkan akan sejarah UNAND yang lahir di Payakumbuh, nenek moyang leluhur sudah memberi sinyal kalau Kota Payakumbuh adalah kota pendidikan.
"Kami akan menjadikan kota ini sebagai tujuan pendidikan yang iklusif, berdaya saing, berbasis karakter dan kearifan lokal. Semua sektor ekonomi akan bergerak, bagi anak kemenakan orang Payakumbuh bisa kuliah berbiaya murah, serta adanya program 1 rumah 1 sarjana," katanya.
Selain itu, dia juga menegaskan sampai saat ini, yang menjadi beban masyarakat untuk pendidikan adalah banyaknya iuran atau pungutan di sekolah. Namun, dengan adanya BOSDA di masa kepemimpinannya nanti dipastikan tidak ada lagi pungutan apapun di sekolah.
"Kita akan siapkan bantuan pakaian seragam bagi siswa sekolah dari TK hingga SLTA. Pengusaha konveksi lokal yang mengerjakannya sehingga uang tetap berputar di kota kita dan pajaknya masuk ke daerah," katanya.
Terkait strategi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), YB. Dt. Parmato Alam menyampaikan kalau PAD difungsikan untuk menunjang program kemajuan kota kedepan, harus melihat potensi yang ada, namun tidak membani masyarakat, pemerintah lahir dengan fasilitas yang ada untuk itu.
"Ada pajak retribusi daerah karena kebijakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2024. Aspek PAD akan berkembang dengan Payakumbuh menjadi kota tujuan pendidikan. Dengan meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan tinggi di Kota Payakumbuh tentu memberi dampak perputaran uang di kota ini, termasuk dampak kepada PAD Kota Payakumbuh. Kafe-kafe dan restoran di kota ini diisi oleh mahasiswa yang kreatif, bukan untuk hal-hal yang negatif," ujarnya.
Terkait dengan revitalisasi nilai budaya dan tradisi di Kota Payakumbuh, YB. Dt. Parmato Alam menyebut kemajuan zaman tak bisa dihambat, nilai adat budaya adalah keharusan sebagai jati diri orang Minangkabau. Pelestarian dan pengembangan adat basisnya nagari adalah keharusan karena adat salingka nagari.
"Pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) sudah menjadi muatan lokal, di nagari diperkuat lembaga KAN, sehingga adat minang fleksibel dengan kemajuan zaman, kita harus siap dengan itu. Kita punya Perda Pekat dan Maksiat sebagai antisipasi penggerusan nilai-nilai lokal dan ketertiban masyarakat, bisa ditindak adanya pelanggaran terhadap hal tersebut. Nilai-nilai sosial, ABS-SBK sebagai perwujudan visi-misi paslon nomor 5. Agama, adat budaya dan ilmu pengetahuan adalah tigo tali sapilin yang optimal untuk peningkatan SDM di Kota Payakumbuh," tuturnya.
Terkait dengan Adat budaya, Yendri Bodra Dt. Parmato Alam menyampaikan kalau Payakumbuh sudah punya regulasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari. Kedepan kota ini perlu wadah sebentuk OPD, minimal kantor kebudayaan yang khusus mengurus urusan adat dan budaya di Kota Payakumbuh, tak lagi bidang kebudayaan menempel ke Disparpora.
"Dalam perda itu ada persoalan lembaga dan limbago. Perda hadir saat kami menjadi Ketua DPRD Kota Payakumbuh. Di samping itu, kementerian kebudayaan ada dalam kabinet Presiden Prabowo, maka tentu hierarkinya kantor kebudayaan juga harus hadir di Kota Payakumbuh," ulasnya.
Terkait Perda Kawasan Tanpa Rokok, YB. Dt. Parmato Alam menyebut perda itu menjadikan Kota Payakumbuh menjadi penyandang status kota sehat. Apabila mencabut 1 pasal saja seperti promosi rokok, maka status kota berubah tidak lagi menjadi kota sehat.
"Saat menyandang status kota sehat, Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan kita meningkat puluhan miliar. Kalau terkait minimnya sponsorship iven di Kota Payakumbuh, maka dibutuhkan kreatifitas dan kemampuan link kepala daerah dan stakeholder terkait agar bisa mendatangkan sponsor lain selain industri rokok," katanya.
Terkait penyelesaian masalah aset dengan Pemkab Limapuluh Kota, YB. Dt. Parmato Alam menyampaikan Kabupaten Limpauluh Kota adalah orang tua bagi Kota Payakumbuh, Kota Payakumbuh lahir dari rahimnya dalam keselarasan Luak Limopuluah. Dia pernah menjadi ketua pansus asetnya saat menjadi anggota DPRD Kota Payakumbuh dulu.
"Perpindahan aset bisa hibah, ganti rugi, dan tukar guling. Tapi kuncinya supaya pembicaraan bisa senada dengan daerah tetangga kita ini. Maka Golkar Kota Payakumbuh dan Limapuluh Kota harus menang menjadi Wali Kota," ujarnya.
Terakhir, untuk kalimat pamungkas dan program 100 hari, Calon Wakil Wali Kota Ahmad Ridha menyampaikan sudah lama negara ini merdeka, pendidikan masih mahal, biaya rumah sakit masih hal yang diratapi, masyarakat masih ada hidup di rumah tidak layak huni, pengusaha kecil masih belum mendapatkan keberpihakan pemerintah daerah.
"Ini bukan soal syahwat politik pasangan nomor urut 5, namun bagaimana pendidikan gratis, kesehatan gratis, pemerintah berpihak pada petani dan UMKM, dan orang-orang tua jompo terlayani dengan sebaik-baiknya," kata Ahmad Ridha. (FS)
